Pekanbaru, – Sebanyak 250 personel gabungan Polda Riau dan polres jajaran diturunkan ke lapangan untuk mengeksekusi pembangunan 26 jembatan di Bumi Lancang Kuning. Personel Satgas Jembatan Merah Putih Presisi ini dilepas langsung oleh Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan.
Pelepasan personel dilaksanakan di halaman Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, yang dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi dan seluruh pejabat utama (PJU) Polda Riau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Kapolda Irjen Herry Heryawan menyampaikan kehadiran pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi ini adalah bentuk komitmen Polri dalam menghadirkan keadilan akses dan konektivitas bagi seluruh lapisan masyarakat Riau. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat pemerataan akses di daerah terpencil.
“Ini adalah bentuk komitmen Polri, Polda Riau, kita harus benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat,” tegas Irjen Herry Heryawan, di Mapolda Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (28/1/2026).
Total ada 250 personel Satgas Darurat Jembatan yang diturunkan, terdiri dari 170 personel Polda Riau dan 80 personel polres jajaran. Polda Riau akan membangun 26 jembatan baru dan renovasi yang tersebar di 26 titik di wilayah Provinsi Riau.
Irjen Herry menekankan bahwa masyarakat di pelosok desa berhak merasakan kemudahan mobilitas yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur ini merupakan wujud nyata dari komitmen Polri yang humanis dan solutif.
“Ada keadilan yang harus kita bangun di situ. Saudara-saudara kita di daerah berhak memiliki dan merasakan akses yang mudah, sama seperti di tempat lain,” tegas Kapolda.
Program pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi bertajuk ‘Menjembatani Peradaban, Menggapai Harapan’ ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses dan konektivitas masyarakat di daerah.
“Kita harapkan kegiatan ini bisa menjadi akses konektivitas antardesa untuk membuat bagaimana akses pendidikan, kesehatan, petani-petani yang akan ke kebun, anak-anak yang akan ke sekolah itu dapat terhubung dengan baik dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.
Sumber: Humas Polda
(Ros.H)
